Wednesday, January 7, 2026

Pendudukan Jepang dan Sekitar Kemerdekaan

Pada abad ke-19 Kekuasaan shogun mulai runtuh di tahun 1867 setelah 260 tahun berkuasa. Keruntuhan ini ditandai dengan terbentuknya aliansi antara pemimpin Domain Satsuma dan Kido Takayoshi, pemimpin Domain Choshu. Aliansi ini dibentuk untuk mendukung Kaisar Kōmei agar dapat berkuasa kembali. 

Pencetus aliansi ini adalah Sakamoto Ryoma, yang berharap dapat melawan Keshogunan Tokugawa. Kaisar pada saat itu, Kaisar Koumei juga berpihak pada aliansi ini. 

Sepanjang tahun 1850 hingga tahun 1860-an, aliansi ini melakukan kampanye untuk melawan pemerintahan Tokugawa. Di sisi lain, kekuasaan Tokugawa semakin melemah semenjak meninggalnya para shogun, Tokugawa Ieyoshi meninggal pada 1853, Iesada pada 1858, dan Iemochi pada 1866.

Di tanggal 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta menyusul meninggalnya Kaisar Koumei tanggal 30 Januari 1867. Kemudian di bulan Januari 1868 aliansi revolusioner mengumumkan pemulihan kekuasaan kaisar (restorasi) sebagai pemegang kekuasaan Jepang. Lalu, pada Mei 1869 pasukan Tokugawa terakhir menyerah.

Kaum revolusioner kemudian meminta kaisar mengeluarkan Sumpah Piagam, yang menjanjikan pemutusan dengan pembatasan kelas feodal di masa lalu dan pencarian pengetahuan yang dapat mengubah Jepang menjadi negara kaya dengan militer yang kuat. Restorasi tersebut mengantarkan pada periode Meiji, masa modernisasi dan westernisasi yang cepat.

Ketika kekuasaan kaisar Meiji dipulihkan sebagai kepala negara Jepang pada tahun 1868, Jepang adalah negara yang lemah secara militer, terutama pertanian, dan memiliki sedikit perkembangan teknologi. Semua aspek tersebut dikendalikan oleh ratusan tuan tanah feodal semi-independen.

Meski perekonomian Jepang pada saat itu masih bergantung pada pertanian, industrialisasi merupakan tujuan utama pemerintah yang mengarahkan pengembangan industri strategis, transportasi, dan komunikasi. 

Kereta api pertama dibangun pada tahun 1872, dan pada tahun 1890 negara ini memiliki lebih dari  2.250 km rel. Jalur telegraf juga dibuka untuk menghubungkan semua kota besar pada tahun 1880. 

Perusahaan swasta mendapat dukungan keuangan pemerintah dan dibantu oleh institusi sistem perbankan bergaya Eropa pada tahun 1882. Di bawah moto “Peradaban dan Pencerahan” (“Bunmei kaika”), pengaruh budaya Barat mulai dari tren intelektual saat ini hingga pakaian dan arsitektur, dipromosikan secara luas.

Ketika periode Meiji berakhir, dengan wafatnya kaisar pada tahun 1912, Jepang telah memiliki sistem pemerintahan yang sangat tersentralisasi dan birokratis serta konstitusi dengan parlemen terpilih. Pemerintahan ini juga didukung oleh tentara dan angkatan laut yang kuat.

Di sisi lain, sistem transportasi dan komunikasi yang berkembang dengan baik. Sektor industri di Jepang juga berkembang pesat berdasarkan teknologi terkini. Masyarakat Jepang juga dapat mendapatkan pendidikan tinggi terlepas batasan kelas feodal.

Meski sekarang kekuasaan tertinggi Jepang berada di tangan parlemen dan rakyat, kaisar tetap dipandang sebagai simbol budaya Jepang dan kesinambungan sejarah. Para reformis Meiji membawa kaisar menjadi terkenal secara nasional, menjadikan keluarga kaisar sebagai keluarga penguasa tertua di dunia.

Sumber: zenius.com

Awal penjajahan Jepang

Tanggal 8 Desember 1941  : secara tiba-tiba Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan membom Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di laut Pasifik. Lima jam setelah penyerangan atas Pearl Harbor itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachhouwer menyatakan perang terhadap Jepang.

Tanggal 11 Januari 1942 : tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, dan esok harinya (12 Januari 1942) Komandan Belanda di pulau itu menyerah.

Tanggal 24 Januari 1942 : Balikpapan yang merupakan sumber minyak ke-2 jatuh ke tangan tentara Jepang

Tanggal 29 Januari 1942 : Pontianak berhasil diduduki oleh Jepang

Tanggal 3 Februari 1942 : Samarinda diduduki Jepang

Tanggal 5 Februari 1942 : sesampainya di Kotabangun, tentara Jepang melanjutkan penyerbuannya ke lapangan terbang Samarinda II yang waktu itu masih dikuasai oleh tentara Hindia Belanda (KNIL)

Tanggal 14 Februari 1942   : diturunkan pasukan paying di Palembang. Dua hari kemudian (16 Februari 1942) Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki.

Dengan jatuhnya Palembang itu sebagai  sumber minyak, maka terbukalah Pulau Jawa bagi tentara Jepang. Di dalam menghadapi ofensif Jepang, pernah dibentuk suatu komando gabungan oleh pihak Serikat, yakni yang disebut ABDACOM (American,British, Dutch, Australian Command) yang markas besarnya ada di Lembang, dekat Bandung dengan panglimanya Jenderal  H. Ter Poorten diangkat sebagai panglima tentara Hindia Belanda (KNIL). 

Pada akhir Februari 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh telah mengungsi ke Bandung disertai oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Pada masa itu Hotel Homman dan Preanger penuh dengan pejabat-pejabat tinggi Hindia Belanda.

Tanggal 1 Maret 1942      : tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Tengah).

Tanggal 1 Maret 1942      : Jepang telah mendaratkan satu detasemen yang dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan kekuatan 5000 orang di Eretan, sebelah Barat Cirebon. Pada hari yang sama, Kolonel Shoji telah berhasil menduduki Subang. Momentum itu mereka manfaatkan dengan terus menerobos ke lapangan terbang Kalijati, 40 Km dari Bandung. Setelah pertempuran singkat, pasukan-pasukan Jepang merebut lapangan terbang tersebut.

Tanggal 2 Maret 1942      : tentara Hindia Belanda berusaha merebut Subang kembali, tetapi ternyata mereka tidak berhasil. Serangan balasan kedua atas Subang dicoba pada tanggal 3 Maret 1942 dan sekali lagi, tentara Hindia Belanda berhasil dipukul mundur.

Tanggal 4 Maret 1942      : untuk terakhir kalinya tentara Hindia Belanda mengadakan serangan dalam usaha merebut Kalijati dan mengalami kegagalan.

Tanggal 5 Maret 1942      : ibu kota Batavia (Jakarta) diumumkan sebagai ‘Kota Terbuka’ yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Segera setelah jatuhnya kota Batavia ke tangan mereka, tentara ekspedisi Jepang langsung bergerak ke selatan dan berhasil menduduki Buitenzorg (Bogor).  Pada tanggal yang sama, tentara Jepang bergerak dari Kalijati untuk menyerbu Bandung dari arah utara. Mula-mula digempurnya pertahanan di Ciater, sehingga tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang dan menjadikan kota tersebut sebagai pertahanan terakhir. Tetapi tempat ini pun tidak berhasil dipertahankan sehingga pada tanggal 7 Maret 1942 dikuasai oleh tentara Jepang.

Tak lama sesudah berhasil didudukinya posisi tentara KNIL di Lembang, maka pada tanggal 7 Maret 1942, pasukan-pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta penyerahan lokal dari pihak Belanda ini kepada Jenderal Imamura tetapi tuntutannya adalah penyerahan total daripada semua pasukan Serikat di Jawa (dan bagian Indonesia lainnya). Jika pihak Belanda tidak mengindahkan ultimatum Jepang, maka Kota Bandung akan di bom dari udara Jenderal Imamura pun mengajukan tuntutan lainnya agar Gubernur Jenderal Belanda turut dalam perundingan di Kalijati yang diadakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Jika tuntutan ini dilanggar, pemboman atas Kota Bandung dari udara akan segera dilaksanakan. Akhirnya pihak Belanda memenuhi tuntutan Jepang dan keesokan harinya, baik Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer maupun Panglima Tentara Hindia Belanda serta beberapa pejabat tinggi militer dan seorang penerjemah pergi ke Kalijati. Di sana mereka kemudian berhadapan dengan Letnan Jenderal Imamura yang datang dari Batavia (Jakarta). Hasil pertemuan antara kedua belah pihak adalah kapitulasi tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang.

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkutan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah Pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi mulailah kekuatan pendudukan Jepang di Indonesia.


Sumber:
Kompasiana.com
Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 1993.
Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.

Masa Pendudukan Jepang

Tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

Dikutip dari Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945 (2001) karya Suhartono, pertemuan dilangsungkan di Kalijati pada 8 Maret 1942. Disepakati bahwa angkatan perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Letnan Jenderal Heindrik Ter Poorten yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon.

Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Hingga akhirnya, Dai Nippon mengalami kekalahan dari Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Dalam sejarah, Jepang pernah menduduki Indonesia mulai tahun 1942 hingga 17 Agustus 1945 (waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia). Selama masa pendudukan tersebut, pihak Dai Nippon ternyata telah mendirikan beberapa organisasi, salah satunya di bidang semi militer.

Kala itu, Jepang dipermudah posisinya oleh pihak Indonesia karena datang dengan embel-embel ingin melepaskan negara-negara Asia dari genggaman kolonialisme. Ternyata, Jepang hanya memanfaatkan situasi ini untuk mencari pasokan sumber daya alam dan manusia guna menyokong kebutuhan Perang Pasifiknya (Perang Dunia ke-2).

Di Indonesia, mereka membuat beberapa kebijakan baru, salah satunya di bidang militer. Jepang ketika masa pendudukan mendirikan beberapa organisasi khusus yang bergerak di ranah tersebut. Namun, di balik militer, ada juga organisasi-organisasi semi militer yang didirikan.

Organisasi Militer

Secara struktur militer di masa pemerintahan Jepang, organisasi militer yang ada untuk masyarakat Indonesia ada dua, yaitu Heiho dan Peta atau Pembela Tanah Air. Dua organisasi ini memiliki tugas yang berbeda. Kita mulai dari Heiho ya…

1. Heiho

Heiho adalah pasukan militer garis depan yang ditugaskan langsung di medan tempur. Secara bahasa, Heiho artinya adalah tentara pembantu dalam bahasa Indonesia.

Hal ini nyambung nih sama tujuan dan tugas Heiho. Tujuan Heiho dibentuk adalah untuk membantu pasukan utama tentara Jepang di medan Perang, sedangkan tugas-tugas Heiho meliputi pengemudi kendaraan militer, pembangunan barak dan tangsi, pengantaran logistik dan amunisi, dan sejenisnya.

Heiho mulai merekrut prajurit pada tanggal 22 April 1943. Pasukan Heiho mulai dilatih militer untuk bertempur menggunakan senjata. Walaupun pada kondisi lapangan, pasukan Heiho lebih difokuskan pada aspek-aspek teknis militer seperti membangun parit dan menyusun kubu pertahanan.

2. Peta atau Pembela Tanah Air

Satuan Pasukan Pembela Tanah Air atau Peta adalah organisasi militer yang bertugas untuk mempertahankan daerah masing-masing jika terjadi serangan musuh. Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh pemerintah Jepang.

Nah, jadi Peta itu banyak disebar di setiap kota dan kabupaten untuk mempertahankan daerah tersebut. Organisasi ini dilatih dengan latihan militer yang serius dan untuk masuk menjadi tentara Peta maka harus melewati seleksi yang ketat terutama seleksi kesehatan. Jadi ga sembarang orang ya yang bisa masuk Peta.

Oiya, tapi istilah Peta hanya digunakan di pulau Jawa aja, karena kalo untuk pulau di luar Jawa seperti di pulau Sumatra, nama yang lebih umum adalah Giyugun (dalam bahasa Indonesia disebut tentara sukarela).

Menariknya, setelah Indonesia merdeka, beberapa prajurit tentara Indonesia merupakan lulusan pendidikan Peta. Beberapa di antaranya adalah Jenderal Sudirman (Panglima perang Indonesia yang pertama), Jenderal Suharto (presiden kedua Indonesia), dan Brigadir Jenderal Latief Hendaningrat (pengibar bendera merah-putih saat proklamasi).

Organisasi Semi Militer

Organisasi semi militer di Indonesia terdiri dari beberapa organisasi yang diambil dari kelompok-kelompok masyarakat. Karena ada banyak, di sini kita bahas yang cukup berpengaruh aja yaa…

1. Seinendan (Barisan Pemuda) 

Seinendan adalah organisasi semi militer untuk kalangan pemuda berusia 15-25 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Mereka dilatih secara militer dan bertujuan dari dibentuknya pasukan ini adalah untuk mempertahankan daerah masing-masing dari serangan musuh jika terjadi serangan.

Kok, kayak sama aja kayak Peta?

Betul. Pasukan Seinendan disiapkan sebagai tentara cadangan jika pasukan utama Jepang dan Peta kekurangan pasukan. Makanya jumlah pasukan yang terdaftar banyak banget, bisa sampai ratusan ribu orang.

2. Keibodan (Barisan pembantu polisi)

Keibodan adalah pasukan yang ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari satu masyarakat. Organisasi ini dibentuk pada 29 April 1943. Tugas satuan ini sama seperti tugas polisi untuk menjaga keamanan lokal seperti menangkap pencuri, penjahat, dan lain sebagainya. 

Kenapa sih keibodan dibentuk? Terus polisi jaman Jepang kerjanya apa dong?

Nah, pembentukan Keibodan itu didasari oleh kebutuhan jumlah personel atau pasukan polisi untuk setiap daerah. Makanya, Keibodan difungsikan untuk membantu aktivitas polisi militer Jepang yang pada saat itu jumlahnya sangat terbatas.

3. Fujinkai (Barisan perempuan) 

Fujinkai adalah satuan pasukan semi militer yang terdiri dari perempuan yang dibentuk sekitar pertengahan tahun 1943.

Pasukan ini dilatih untuk membantu aspek logistik pertahanan di garis belakang, antara lain penyediaan dapur umum dan pertolongan medis.

Meskipun demikian, pasukan ini juga mendapat pelatihan baris dan pertahanan diri sebagai bagian dari pelatihan militer dasar.

Waaww… apakah yang ikut semua perempuan?

Betul. Jadi pasukan ini tuh memang jadi usaha Jepang untuk melibatkan perempuan berusia antara 15 sampai 25 tahun dalam perang secara aktif.

4. Suisintai (Barisan Pelopor)

Suisintai adalah satuan pasukan bantuan yang dibentuk pada September 1944. Berbeda dengan tiga organisasi sebelumnya, Barisan Pelopor berada dalam badan Jawa Hokokai.

Waduh apalagi tuh Jawa Hokokai?

Jawa Hokokai adalah organisasi di pulau Jawa yang dibentuk sebagai bagian dari propaganda Jepang untuk menarik dukungan masyarakat Jawa. Nah, salah satunya adalah dengan membentuk Barisan Pelopor sebagai sayap militer Jawa Hokokai.

Tugas dan fungsi Jawa Hokokai tidak jauh berbeda dengan Seinendan maupun Fujinkai antara lain sebagai bagian dari usaha pertahanan di tengah masyarakat.

5. Hizbullah (Pasukan Allah)

Hizbullah adalah satuan pasukan yang terdiri atas pemuda Islam dan kalangan santri. Pasukan ini dibentuk sebagai sarana bagi kalangan Islam untuk dilibatkan dalam pertahanan negara yang pada saat itu sangat dibutuhkan. Para santri ini kemudian mendapatkan pelatihan militer dan ditugaskan untuk menjaga daerah masing-masing.

Satuan ini dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang. Pada saat itu Jepang sudah semakin terdesak dan kalah di beberapa medan pertempuran dan membutuhkan banyak pasukan cadangan. Dengan dibentuknya pasukan dari kalangan santri, diharapkan Jepang mendapatkan simpati dari kalangan Islam.

Selain dari pada lima organisasi itu masih ada beberapa organisasi semi militer lagi yang lain, seperti jibakutai dan tokubetsu keisatsu tai.

Jibakutai adalah sebutan untuk pasukan berani mati dan tokubetsu keisatsu tai artinya polisi militer angkatan laut.

Organisasi Bentukan Jepang untuk Menarik Simpati Rakyat Indonesia

Organisasi Bentukan Jepang Menarik Simpati Indonesia Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), pemerintah Jepang membentuk berbagai organisasi dengan tujuan strategis. Selain mengontrol dan memobilisasi sumber daya, organisasi-organisasi ini bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan pendudukan Jepang. Melalui propaganda dan pendekatan yang sistematis, Jepang berusaha mendapatkan dukungan lokal untuk memperkuat posisinya di Asia Tenggara. Artikel ini akan membahas empat organisasi utama yang di bentuk Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia: Putera, Jawa Hokokai, PETA, dan Keibodan.

1. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Putera, singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat, di bentuk pada tanggal 1 Maret 1943 oleh pemerintah pendudukan Jepang. Organisasi ini di dirikan untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia melalui partisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung usaha perang Jepang. Tokoh-tokoh nasionalis terkemuka seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur di undang untuk menjadi pemimpin Putera.

Tujuan utama Putera adalah memobilisasi sumber daya manusia dan material untuk mendukung upaya perang Jepang di Asia Tenggara. Selain itu, Putera berfungsi sebagai alat propaganda untuk menanamkan ideologi Pan-Asia dan semangat anti-Barat di kalangan rakyat Indonesia. Kegiatan Putera meliputi berbagai bidang seperti pertanian, industri, pendidikan, dan kebudayaan.

Dalam bidang pertanian, Putera mengorganisir tenaga kerja untuk meningkatkan produksi pangan guna memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Di bidang industri, organisasi ini mengarahkan tenaga kerja untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan produksi barang-barang yang di butuhkan oleh Jepang. Putera juga mengadakan berbagai kursus dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia.

2. Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa)

Jawa Hokokai di dirikan pada tahun 1944 sebagai pengganti Putera. Setelah menyadari bahwa Putera tidak sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan Jepang, pemerintah pendudukan memutuskan untuk membentuk organisasi baru yang lebih terstruktur dan terfokus. Jawa Hokokai di bentuk dengan tujuan memperkuat pengaruh Jepang dan mempererat hubungan dengan rakyat Indonesia.



3. Pembentukan BPUPKI daan PPKI

Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran BPUPKI dan PPKI. Rapat, usulan, dan pemikiran para anggota badan persiapan kemerdekaan ini mengantarkan Indonesia menjadi negara berdaulat.
Padahal, BPUPKI semula dibentuk pemerintah pendudukan Jepang sebagai bagian dari janji kemerdekaan. Janji ini disampaikan untuk mengambil simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu, seperti dikutip dari buku Pancasila, Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia

BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI bernama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.

BPUPKI adalah badan yang mengkaji, mendalami, dan menyelidiki bentuk dasar negara Indonesia yang akan digunakan dalam kepentingan tata pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 dengan tugas membuat rancangan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar atau konstitusi.

Anggota BPUPKI
BPUPKI beranggotakan 60 orang. Keanggotaan BPUPKI dilantik oleh Panglima Tentara Keenam Belas Jepang di Jawa Letnan Jenderal Kumakichi pada 28 Mei 1945, bertepatan dengan hari lahir Kaisar Jepang Tenno Haika.

Kaicou atau Ketua BPUPKI adalah Dr Radjiman Wedjodiningrat. Sementara itu, fuku kaicou atau wakil ketua BPUPKI, yang disebut Ketua Muda BPUPKI adalah Raden Panji Soeroso yang orang merupakan Indonesia dan Ichibangase yang seorang Jepang, dikutip dari Pancasila Dasar Negara Paripurna oleh Prof Dr Tukiran Taniredja, M M dan Prof Dr Suyahmo, M.Si.

Berikut daftar anggota BPUPKI:
1. Soekarno
2. Mohammad Yamin
3. R Kusumah Atmadja
4. R Abdulrahim Pratalykrama
5. R Aris
6. Ki Hadjar Dewantara
7. Ki Bagoes Hadikoesoemo
8. BPH Bintaro
9. Abdul Kahar Moezakkir
10. BPH Poeroebojo
11. RAA Wranatakoesoema
12. R. Asharsoetedjo Moenandar
13. Oeij Tiang Tjoei
14. Mohammad Hatta
15. Oei Tjong Hauw
16. H Agoes Salim
17. M Soetardjo Kartohadikoesoemo
18. RM Margono Djojohadikoesoemo
19. KH Abdoel Halim
20. KH Masjkoer
21. R Soerdirman
22. PAH Djajadiningrat
23. Soepomo
24. R Roeseno
25. R Singgih
26. Ny Maria Ulfah Santoso
27. RMTA Soerjo
28. R Roeslan Wongsokoesoemo
29. R Soesanto Tirtoprodjo
30. Ny RSS Soenarjo Mangoenpoespito
31. Boentaran Martoatmodjo
32. Liem Koen Hian
33. J Latoeharhary
34. R Hindro Martono
35. R Soekardjo Pandji Wirjopranoto
36. H Ah Sanoesi
37. A M Dasaat
38. Eng Hoa
39. M P Soerachman Tjokroadisoerjo
40. RAA Soemitro Kolopaking Purbonegoro
41. KRMTH Woerjaningrat
42. Ahmad Soerbardjo
43. R Djenal Asikin Widjojokoesoemo
44. Abikoesno Tjokrosoejoso
45. Parada Harahap
46. RM Sartono
47. KHM Mansjoer
48. KRMA Sosrodiningrat
49. R Soewandi
50. K H A Wahid Hasjim
51. P F Dahler
52. Soekiman
53. KRMT Wongsonagoro
54. R Otto Iskandar Dinata
55. A Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Samsi
58. AA Maramis
59. R Samsoedin
60. R Sastromoeljono.

Anggota tambahan BPUPKI antara lain:
1. K H Abdul Fatah Hasan
2. R Asikin Natanegara
3. BKPA Soerjo Hamidjojo
4. Ir Pangeran M. Noer
5. Mr M Besar
6. Abdul Kaffar
Penambahan anggota BPUPKI pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945 bertujuan untuk untuk menampung suara, dukungan, atau keinginan masyarakat tertentu yang belum terwakilkan, seperti dikutip dari Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh MPB Manus dkk.

Menurut Radjiman, penambahan anggota BPUPKI "Menguatkan kegiatan Badan Penyelidik," dan "menambah pendirian," dalam "menjalankan tugas badan Penyelidik ini."

Mayoritas anggota BPUPKI merupakan anggota Chuo Sangi-In (Dewan Pertimbangan Pusat), lembaga bentukan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. BPUPKI juga beranggotakan tokoh masyarakat yang menunjukkan pembagian masyarakat di zaman Hindia Belanda, seperti tokoh-tokoh Islam dan keturunan Indo-Belanda, China, dan Arab.


PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) merupakan panitia yang bertugas melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang disusun BPUPKI. PPKI disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang,  PPKI awalnya dibentuk dengan 21 anggota. Mereka merupakan perwakilan dari berbagai wilayah di Nusantara, dengan komposisi sebagai berikut:

12 orang dari Jawa
3 orang dari Sumatera
2 orang dari Sulawesi
1 orang dari Kalimantan
1 orang dari Nusa Tenggara
1 orang dari Maluku
1 orang dari golongan Tionghoa

Berikut anggota PPKI:
1. Soekarno
2. Moh Hatta
3. Radjiman
4. Ki Bagus Hadikusumo
5. Otto Iskandar Dinata
6. Purboyo
7. Suryohamijoyo
8. Sutarjo
9. Supomo
10. Abdul Kadir
11. Yap Cwan Bing
12. Muh. Amir
13. Abdul Abbas
14. Ratulangi
15. Andi Pangerang
16. Latuharhary
17. I Gde Puja
18. Hamidan
19. Panji Suroso
20. Wahid Hasyim
21. T Moh Hasan

Sebanyak 6 orang anggota tambahan bergabung dengan PPKI atas prakarsa Soekarno agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Berikut daftar namanya:

1. Wiranatakusumah
2. Ki Hajar Dewantara
3. Kasman Singodimejo
4. Sayuti Melik
5. Iwa Koesoema Soemantri
6. dan Ahmad Subarjo.

Hasil Sidang BPUPKI
Masa sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia. Sementara itu, masa sidang kedua BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945 membahas tentang tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), seperti dikutip dari Pancasila Dasar Negara Paripurna oleh Prof Dr Tukiran Taniredja, M M dan Prof Dr Suyahmo, MSi.

Hasil Sidang BPUPKI Pertama
1. Hasil sidang BPUPKI pertama yaitu menyepakati dasar negara yang akan digunakan adalah Pancasila, tetapi belum resmi ditetapkan.
2. Usulan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI disampaikan Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, Prof Dr Mr Soepomo pada 31 Mei 1945, dan Ir Soekarno pada 1 Juni 1945.

Usulan dasar negara oleh M Yamin secara tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan kebangsaan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usulan dasar negara oleh Soepomo:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial.

Usulan dasar negara oleh Sukarno:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hasil sidang BPUPKI kedua yakni:
1. Dasar negara
2. Rancangan UUD
3. Rancangan pembukaan UUD berdasarkan alinea keempat Piagam Jakarta, yang memuat dasar negara, dengan mengubah kalimat 'Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' agar mengakomodasi agama orang Indonesia yang beragam.

Hasil Sidang PPKI
BPUPKI dibubarkan Jepang setelah sidang kedua karena dipandang terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk PPKI yang akan bersidang tiga kali pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Hasil Sidang PPKI Pertama, 18 Agustus 1945
1. Mengesahkan UUD 1945
2. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden
3. Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

Hasil Sidang PPKI Kedua, 19 Agustus 1945
1. Pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yang masing-masing dipimpin oleh gubernur.
2. Pembentukan Komite Nasional (daerah)
3. Menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengepalai departemen dan 4 menteri agama

Hasil Sidang PPKI Ketiga, 20 Agustus 1945
1. Pembentukan Komite Nasional
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

8 Provinsi RI Berdasarkan Hasil Sidang PPKI Kedua
1. Provinsi Sumatera, Gubernur Mr Teuku Muhammad Hasan
2. Provinsi Jawa Barat, Gubernur Mas Sutardjo Kertohadikusumo
3. Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Raden Pandji Soeroso
4. Provinsi Jawa Timur, Gubernur R M T Ario Soerjo
5. Provinsi Sunda Kecil, Gubernur I Gusti Ketut Pudja
6. Provinsi Maluku, Gubernur Mr Johannes Latuharhary
7. Provinsi Sulawesi, Gubernur Dr G S S Jacob Ratulangi
8. Provinsi Borneo, Gubernur Ir H Pangeran Muhammad Noor.

Menteri Indonesia Berdasarkan Hasil Sidang PPPK Kedua
1. Departemen Dalam Negeri: RAA Wiranata Koesoemah
2. Departemen Luar Negeri: Mr Ahmad Soebardjo
3. Departemen Keuangan: Mr AA Maramis
4. Departemen Kehakiman: Prof Dr Mr Soepomo
5. Departemen Kemakmuran: Ir Soerachman Tjoroadisoerjo
6. Departemen Keamanan Rakyat: Soeprijadi.
7. Departemen Kesehatan: Dr Boentaran Martoatmodjo
8. Departemen Pengajaran: Ki Hajar Dewantara
9. Departemen Penerangan: Mr Amir Syarifoeddin
10. Departemen Sosial: Mr Iwa Koesoemasoemantri
11. Departemen Pekerjaan Umum: Abikoesno Tjokrosoejono
12. Departemen Perhubungan: Abikoesno Tjokrosoejono.
13. Menteri Negara:

- Wachid Hasjim
- Mr R M Sartono
- Dr M Amir
- Raden Otto Iskandardinata

Pejabat tinggi negara:
- Ketua Mahkamah Agung: Dr Mr Koesoemaatmadja
- Jaksa Agung: Mr Gatot Tarunamihardja
- Sekretaris Negara: Mr AG Pringgodigdo
- Juru Bicara Negara: Soekarjo Wirjopranoto.


Baca artikel detikedu, "Mengenal BPUPKI dan PPKI: Pengertian, Anggota, dan Hasil Sidang" selengkapnya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8044624/mengenal-bpupki-dan-ppki-pengertian-anggota-dan-hasil-sidang.


Peristiwa Rengasdengklok

15 Agustus 1945, kabar seputar menyerahnya Jepang atas Sekutu membuat para pemuda revolusioner bergejolak. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, tetapi proklamasi tidak segera dilaksanakan.

Dalam momentum ini, golongan muda menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Melalui rapat tanggal 15 Agustus 1945 malam, dipimpin Chaerul Saleh, menelurkan keputusan bahwa kemerdekaan merupakan “hak dan soal rakyat yang tak dapat digantungkan oleh orang lain".

Dari keputusan tersebut, mereka mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno-Hatta paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Usulan ini ditolak golongan tua lantaran segala keputusan terkait kemerdekaan hendaknya menunggu sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Kontemporer: Peristiwa Sejarah Indonesia dalam Narasi Wartop (2017) karya Puspita Pebri Setiani, Sukarno dan Hatta berpendapat bahwa:

Kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah."

Golongan muda tidak menerima hal tersebut karena mereka khawatir Sukarno terpengaruh Jepang. Seandainya terjadi, kemerdekaan Indonesia bisa jadi tidak diberikan.

Sukarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda yang mendukung Sjahrir mendesak Sukarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Maka dari itu, Sukarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian, menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang.

Akan tetapi, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Dengan begitu, latar belakang terjadinya Peristiwa Rengasdengklok adalah tidak sepakatnya golongan muda terhadap kemerdekaan yang diberikan Jepang.

Mengutip Benedict Anderson dalam Revoloesi Pemoeda (2018), sesuai rapat terakhir pada pukul 24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini 71, Jakarta, para pemuda sepakat untuk mengamankan Sukarno dan Hatta ke luar kota yaitu Rengasdengklok, untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang.

Latar belakang Peristiwa Rengasdengklok

1. Menyerahnya Jepang Terhadap Sekutu
Pada 14 Agustus 1945, Soetan Sjahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Sjahrir segera menemui Sukarno dan Mohammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut.

Sukarno dan Hatta saat itu baru pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Sukarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia.

Sjahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Sukarno dan Hatta yang belum meyakini berita kekalahan Jepang sehingga memilih untuk menunggu kepastian dan janji Dai Nippon.


2. Rapat Penuntutan Disegerakannya Kemerdekaan
Golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Chaerul Saleh memimpin rapat ini, kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat dan tidak tergantung pihak lain.

Pada pukul 22.00 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Sukarno-Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari yakni tanggal 16 Agustus 1945.

Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Dinukil dari Konflik di Balik Proklamasi (2010) yang disusun St Sularto dan Dorothea Rini Yunarti, Bung Karno menolak seraya berkata tegas:

"Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai Ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok.”

Gagal membujuk Sukarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Dikutip dalam Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia (2017) karya Haryono Riandi, rapat digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikini 71, Jakarta.

Para tokoh muda yang menghadiri rapat termasuk Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, Armansjah, Sukarni, Jusuf Kunto, Singgih, dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan lainnya.

Dalam rapat tersebut, mereka memutuskan bahwa Sukarno dan Hatta akan diamankan ke luar kota. Dengan begitu, mereka dapat menjauhkan Sukarno-Hatta dari segala pengaruh Jepang.


3. Sejarah Peristiwa Rengasdengklok
Para pejuang dari golongan muda membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok (dekat Karawang). Pengamanan berjalan lancar karena dibantu oleh Latief Hendraningrat, prajurit Pembela Tanah Air (PETA) berpangkat Sudanco atau Komandan Kompi.

Tepat pada pukul 04.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya, Guntur, serta Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Kemudian, mereka menempati rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiauw Ki Song.

Aksi "penculikan" yang menekan Sukarno dan Hatta ini awalnya bertujuan agar mereka bersedia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, wibawa dua tokoh bangsa itu membuat para pemuda merasa segan.

Di Jakarta, Achmad Soebardjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda, kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta.

Selanjutnya, Achmad Soebardjo bersama dengan Sudiro dan Jusuf Kunto menuju Rengasdengklok. Mereka menjemput Sukarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta.

Tokoh Peristiwa Rengasdengklok

Sejarah Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melibatkan berbagai nama tokoh dari kalangan pemuda dan golongan tua Indonesia. Berikut daftar tokoh yang terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut, baik yang ikut rapat maupun aksi pengamanannya.
  1. Sukarno
  2. Mohammad Hatta
  3. Chaerul Saleh
  4. Wikana
  5. Sukarni
  6. Sodanco Singgih
  7. Djamaludin Adinegoro
  8. Laksamana Maeda
  9. Achmad Soebardjo
  10. Jusuf Kunto
  11. Sudiro
  12. Latief Hendraningrat
  13. Djohar Nur
  14. Kusnandar
  15. Subadio
  16. Subianto
  17. Margono
  18. Armansjah
  19. dr. Muwardi
  20. Sjahrir


Perlawanan Terhadap Penjajahan Jepang
1. Perlawanan di Aceh


Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusha. Akibat hal itu, pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Cot Plieng, penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Cot Plieng.

Sebanyak dua kali Jepang berusaha menaklukan wilayah Cot Plieng, dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya, dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lhokseumawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Cot Plieng, dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah.

2. Perlawanan di Singaparna (Tasikmalaya)

Singaparna, Tasikmalaya, menjadi salah satu wilayah yang berhasil di duduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikerei. Upacara Seikerei merupakan upacara penghormatan kepada kaisar Jepang dengan cara membungkuk kearah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan.

Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustofa. Akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustofa pada tanggal 25 Februari 1944, dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati.

3. Perlawanan di Indramayu

Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang, masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusha, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944 terjadi pemberontakan di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener.

4. Perlawanan di Blitar (Pemberontakan PETA)

Perlawanan juga terjadi di Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara PETA (Pembela Tanah Air) di bawah pimpinan Syudanco Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang.


Latihan Soal :
1. Jelaskan kondisi geopolitik dan sosial yang ada di jepang, sebelum Kaisar Meiji naik tahta sebelum tahun 1867?
2. Wilayah mana saja yang pernah di diduduki Jepang?
3. Mengapa Jepang menyerang Pearl Harbour?
4. Dalam perang dunia II, Jepang melawan negara mana saja?
5. Kota-kota mana yang diduduki pertama kali oleh Jepang?
6. Mengapa saat awal kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat?
7. Kapan dan dimana Belanda menyerah pada Jepang? 
8. Sebutkaan dan tugasnya Organisasi militer / semi militer bentukan Jepaang yang ada di Indonesia.
9. Sebutkan  organisasi bentukan Jepang di bidang Sosial dan Politik?
10. Kapan dan sebutkan hasil sidang BPUPKI
11. Mengapa pada awalnya Ir. Sukarno menolak untuk mendeklarasikan kemerdekaan RI?
12. Sebutkan tokoh-tokoh muda yang mendesak Ir. Sukarno dan mengamankan di Rengasdengklok?
13. Siapakah  tokoh penengah antara kaum tua dan kaum muda saat menjelang Proklamasi RI?
14. Mengapa kabar menyerahnya Jepang pada sekutu baru diketahui menjelang Proklamasi RI? 
15. Mengapa kedatangan sekutu di wilayah Indonesia mendapatkan perlawanan dari para pejuang RI?  

No comments:

Post a Comment